Pengertian Konstitusional 

Pengertian Konstitusional

Pengertian Konstitusional 

Konstitusi Latin adalah seluruh rangkaian aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat cara mengatur masyarakat secara mengikat. Dalam praktek sehari-hari, konstitusi sering disamakan dengan konstitusi. Namun dalam praktiknya, pengertian konstitusi lebih luas daripada konstitusi, karena konstitusi itu sendiri mencakup konstitusi. Istilah konstitusi banyak digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara.

 

Nilai Konstitusional

  • Nilai Normatif: Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengandung nilai normatif jika telah dinyatakan sah secara resmi di suatu negara sehingga bersifat mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Dengan kata lain, Konstitusi memiliki nilai normatif ketika Konstitusi itu berlaku secara hukum, sosial dan politik. Konstitusi harus berlaku tanpa batasan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Nilai Nominal: Dalam hal ini, Konstitusi adalah sah secara hukum, tetapi pada kenyataannya tidak sempurna. Dengan kata lain, tidak semuanya dan tidak sepenuhnya berlaku. Misalnya, ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku untuk seluruh wilayah, tetapi hanya untuk sebagian wilayah.
  • Nilai Semantik: Dalam hal ini konstitusi hanyalah sebuah konsep. Konstitusi masih berlaku, tetapi pada kenyataannya hanya berfungsi untuk membentuk tempat yang ada dan menjalankan kekuasaan politik.

 

Sifat Konstitusi

  • Fleksibilitas: Bahasa Indonesia dapat diartikan secara fleksibel.
  • Kekakuan: Tidak seperti fleksibilitas, kekakuan adalah salah satu ciri
  • Konstitusi. Kaku bisa diartikan kaku.
  • Tertulis: Suatu konstitusi ditulis, jika konstitusi yang bersangkutan terdiri dari satu teks dan beberapa teks.
  • Tidak tertulis: Dikatakan bahwa konstitusi tidak tertulis karena ketentuan suatu pemerintahan tidak dicatat dalam sebuah teks.

 

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

K.C. Penulis Konstitusi Modern. Ia mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem administrasi suatu negara berupa seperangkat aturan yang membentuk, mengatur atau mengatur pemerintahan suatu negara. Peraturan di sini merupakan gabungan antara ketentuan yang bersifat hukum (legal) dan yang tidak bersifat hukum (non-legal).

Sri Sumantri berpendapat bahwa konstitusi berarti teks yang membentuk bangunan negara dan dasar sistem negara.

Carl Smith adalah seorang filsuf Jerman yang dalam bukunya yang berjudul Verfassungslehre membagi konstitusi menjadi tiga pengertian.

  • Konstitusi dalam arti absolut
    Konstitusi dipandang sebagai unit organisasi nyata yang mencakup semua struktur hukum dan semua organisasi yang ada di negara ini.
    Konstitusi sebagai bentuk pemerintahan, bentuk pemerintahan berarti negara secara keseluruhan. Bentuk pemerintahan bisa demokratis dan fungsional.
    Konstitusi merupakan faktor integrasi. Faktor integrasi ini bisa bersifat abstrak dan fungsional.
    Konstitusi adalah sistem tertutup dari norma hukum tertinggi negara. Oleh karena itu konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi sumber norma-norma lain yang berlaku di negara tersebut.
  • Konstitusi dalam kepentingan relatif
    Konstitusi dalam arti relatif dapat diartikan sebagai konstitusi yang dikaitkan dengan kepentingan kelompok sosial tertentu.
  • Konstitusi dalam arti positif
    Konstitusi dalam arti positif mengandung arti keputusan politik tertinggi tentang jenis dan bentuk entitas politik yang disepakati oleh suatu negara.

 

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

  • UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
  • Konstitusi RIS (27 Desember – 17 Agustus 1950)
  • Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
  • UUD 1945 versi baru (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
  • Persetujuan amandemen 1945 (19 Oktober 1999 – hari ini)

 

Penyimpangan dari konstitusi yang berlaku di Indonesia

1. Penyimpangan dari UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan

  • Disahkannya keputusan wakil presiden no. X (atau dibaca juncto Keppres No. Ex) tanggal 16 Oktober yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang memiliki kekuasaan legislatif dan ikut serta dalam pembentukan GBHN sebelum pembentukan MPR, DPR dan DPA. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 pengaturan peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Sebelum terbentuknya MPR, DVR dan DPA, semua kekuasaan dilaksanakan oleh presiden melalui sistem panitia nasional.”
  • Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) serta pasal 17 UUD 1945

2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama

  • MPRS dengan ketetapan no. I/MPRS/1960 telah menetapkan pidato Presiden tanggal 17 /agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita (manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap
  • Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi jabatan atau kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu presiden.
  • Pimpinan MA diberi kedudukan berstatus menteri. Hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
  • Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu front nasional.
  • Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.

3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru

  • Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan dengan cara otoriter.
  • Lembaga-lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (presiden).
  • Pemilu di laksanakan dengan cara tidak demokratis. Pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan bagi presiden sehingga presiden terus-menerus dipilih kembali.
  • Terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.

4. Penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah Amandemen

  • Sering terjadi pemaksaan kehendak dengan cara kekerasan.
  • Korupsi semakin membudaya dan banyak dilakukan oleh para pejabat negara. Sumber Rangkuman Terlengkap : SeputarPengetahuan.Co.Id